Komisi A DPRD DIY Kunjungi Situs Radjiman

KAYUTREJO.NGAWIKAB.ID –
Jum at ( 14/01 ) Komisi A DPRD DIY dipimpin oleh Eko Suwanto, ST, M. Si (Ketua) beserta sekretaris dan anggotanya didampingi Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Ngawi melakukan kunjungan ke Situs Rumah Dr. Radjiman Wedyodiningrat di Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, diterima oleh Muspika Kecamatan Widodaren dan Kepala Desa Kauman. Maksud dan tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melihat potensi pariwisata situs bersejarah di Kabupaten Ngawi.

Sebelum berkunjung ke rumah kediaman pahlawan nasional Dr. Radjiman Wedyodiningrat di Desa Kauman, Ketua Komisi A DPRD DIY menyerahkan cenderamata wayang Werkudoro kepada Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono usai berdialog di Pendopo Kabupaten Ngawi.

“Kita melihat potensi wisata sejarah di Kabupaten Ngawi untuk melengkapi cerita sejarah perjalanan perjuangan dan konstelasi politik Indonesia di masa lampau untuk mencapai kemerdekaan khususnya proses lahirnya pancasila”, ujar Ketua Komisi A DPRD DIY tersebut.

Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat adalah Ketua BPUPKI, sebuah badan dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 29 April 1945 dan dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945 yang dahulu berkediaman di Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi.

Eko Suwanto menambahkan jumlah ratusan situs bersejarah di Kabupaten Ngawi sangat besar untuk ukuran satu kabupaten. Situs Trinil, Benteng Pendhem hingga rumah Dr. Radjiman selama ini telah dirawat dan dikelola dana daerah.

“Peluang kerja sama DIY dan Ngawi tentang destinasi wisata sejarah maupun riset sangat besar, kita akan segera duduk bersama Pemerintah Daerah se-DIY untuk mendukung potensi kerjasama ini. Apalagi jika tol Jogja-Solo segera jadi, tentu Jogja-Ngawi akan dapat ditempuh dengan waktu yang singkat sehingga banyak hal yang bisa dikembangkan kerjasama pada masa yang akan datang, termasuk destinasi wisata sejarah,” pungkas Ketua Komisi A DPRD DIY

Share and Enjoy !

Shares

BPBD Kabupaten Ngawi Meberikan Fasilitas Mobil Siaga Kebakaran

kayutrejo.ngawikab.id –
Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan.
Sebagai pemahaman kebakaran adalah salah satu bencana yang sangat besar dampaknya.

Sebagai bentuk kepedulian akan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di wilayah Kecamatan Widodaren Khususnya, Pemerintah Kabupaten Ngawi Melalui BPBD Ngawi, Memberikan fasilitas Mobil siaga Kebakaran di Kecamatan Widodaren.

Berbagai pengalaman dari kejadian sebelum-sebelumnya, penangan kebakaran di wilayah widodaren dirasa sangat lambat, terlebih posisi mobil siaga kebakaran berada di wilayah Ngawi kota.

Share and Enjoy !

Shares

AWAS! BANSOS PKH HINGGA BLT BST BISA DIHENTIKAN JIKA MENOLAK VAKSINASI COVID-19

KAYUTREJO.NGAWIKAB.ID –

Pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi Covid-19. Program ini digenjot sebagai upaya menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity terhadap virus corona.

Bagi penerima bantuan sosial (bansos) PKH, BPNT hingga BLT lainnya yang telah terdaftar dalam program vaksinasi Covid-19, jangan menolak. Sebab jika menolak vaksinasi, bansos yang diperoleh bisa distop.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Tak hanya penyetopan bansos, ada beragam sanksi yang bisa diterima penolak vaksinasi virus corona. Termasuk, untuk masyarakat yang tidak menerima bansos namun masuk daftar program vaksinasi Covid-19.

SANKSI MENOLAK VAKSINASI TERTUANG PADA PASAL 13A AYAT 4 PERPRES 14/2021. BERIKUT BUNYI ATURAN TERSEBUT:

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
c. Denda.

Namun, pada pasal yang sama ayat 3, dikatakan kewajiban vaksinasi bisa gugur. Yakni bagi mereka yang secara medis dinyatakan tidak layak sesuai indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

Berdasarkan data dari Kemenkes, per tanggal 15 Oktober pukul 18.00 WIB dari 208,27 juta orang target sasaran, sebanyak 105,8 juta penduduk telah memperoleh dosis pertama atau 50,80 persen. Kemudian sebanyak 61,76 juta di antaranya telah memperoleh dosis kedua atau 29,65 persen dari target sasaran.

Share and Enjoy !

Shares

Rapat Koordinasi Wabup Percepatan Vaksinasi mengatasi Covid 19

kayutrejo.ngawikab.id –
Pemerintah Kabupaten Ngawi melaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi dalam rangka mengatasi covid-19 di Kabupaten Ngawi bersama Camat se Kab. Ngawi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinsos, Kepala Pemdes dan OPD terkait di Dinas Kominfo Ngawi, Jum’at, (15/10/2021).

Acara diisi dengan paparan Wakil Bupati Ngawi Mas O. tentang situasi terkini terkait perkembangan pencapaian vaksinasi covid-19 di Kabupaten Ngawi.
Adapun syarat agar suatu daerah bisa turun dari PPKM level 3 ke PPKM level 2 yaitu cakupan vaksinasi dosis satu harus mencapai 50 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40 persen.

Wakil Bupati Ngawi juga menyampaikan kendalanya yang ditemui dalam melakukan kegiatan vaksinasi untuk lansia, yaitu dari yang terkendala kondisi kesehatannya, hingga tidak ada yang mengantar di gerai vaksin, untuk itu sosialisasi dan gerakan jemput bola akan terus dilaksanakan oleh pihak pemerintah.
Wakil Bupati Ngawi juga menegaskan bahwa perkembangan yang terkonfirmasi positif virus covid 19 di Kabupaten Ngawi dari hari ke hari semakin sedikit, sehingga bisa mencapai sebuah stabilitas kesehatan.

“Diharapkan peran serta aktif kepada babinsa, bhabinkamtibmas, camat, tenaga medis tingkat kecamatan dan sebagai ujung tombak rekan-rekan Perangkat Desa untuk terus melakukan sosialisaai kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dengan pendekatan yang lebih humanis, sehingga mendorong program pemerintah dalam percepatan vaksinasi, demi terbentuknya herd immunity.”

Share and Enjoy !

Shares

Peringkat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 Lansia Per-13 Oktober 2021 di Kabupaten Ngawi

kayutrejo.ngawikab.id –

Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Kesehatan merelese berita peringkat cakupan vaksinasi dosis 1 lansia per 13 Oktober 2021 pada Rabu (13/10).
Dari data tersebut diketahui bila sebanyak 31.067 Lansia di Kabupaten Ngawi telah menjalani vaksinasi Covid-19 dosis pertama atau sebanyak 24,44% sasaran tercapai dari target yang telah ditentukan.

Data tersebut terkonfirmasi di setiap Puskesmas yang ada di Kabupaten Ngawi yang secara keseluruhan berjumlah 24 Unit.
Untuk data tertinggi capaian vaksinasi lansia ditempati UPT Puskesmas Ngawi Kota dengan raihan 59,51% dan posisi terakhir yaitu Puskesmas Mantingan dengan 12,95%.
Selain UPT Puskesmas Ngawi Kota, ada 2 Puskesmas yang juga memiliki capaian di atas 50%. Puskesmas tersebut meliputi Puskesmas Pangkur dan Puskesmas Kwadungan.
Selanjutnya, ada 11 Puskesmas yang capaian vaksinasinya berada di kisaran 20 hingga 28%. Puskesmas tersebut meliputi Geneng, Padas, Tambakboyo, Walikukun, Kedunggalar, Ngawi Purba, Pitu, Karangjati, Bringin, Sine, dan Ngrambe.
Adapun Puskesmas yang cakupan vaksinasinya berada di kisaran 12,95%-19,93% sebanyak 10 unit yang berada menyebar di Kabupaten Ngawi.

Unit tersebut meliputi Paron, Kasreman, Gemarang, Teguhan, Jogorogo, Karanganyar, Kauman, Widodaren, Kendal dan Mantingan.
Bila didasarkan pada hasil yang telah dicapai hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi harus bekerja keras lagi untuk tercapainya angka hingga

Share and Enjoy !

Shares

DPMD Kabupaten Ngawi Gelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai

KAYUTREJO.NGAWIKAB.ID-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi menggelar sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai,
Selasa (12/10/2021).Bertempat di Rumah Makan Notosuman, Jalan Raya Solo KM 4, Watualang – Ngawi, sosialisasi dihadiri perwakilan perangkat desa dari 9 Kecamatan di Kabupaten Ngawi.
Dalam sosialisasi kali ini, DPMD Kabupaten Ngawi bekerjasama dengan Kantor Bea dan Cukai Madiun, Polres Ngawi dan Kejaksaan Negeri Ngawi
Kepala Bidang Pemerintah Desa DPMD Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Ngawi.“Sebagaimana kita ketahui bahwa perangkat desa ini menjadi ujung tombak pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Dengan sosialisasi ini harapannya nanti bisa menyampaikan dan mengedukasi masyarakat tentang peraturan perundang-undangan,” ungkap Fuad Misbahuddin Fahmi, Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Ngawi sekaligus membuka acara.
Materi Sosialisasi
Acara dilanjutkan paparan materi oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kantor Bea dan Cukai Madiun, Sri Hananto Bawono. Beberapa informasi lebih detail tentang bea cukai diulas dalam sesi ini.Materi kedua disampaikan oleh IPDA Edi Nuryanto dari Polres Ngawi. Pria yang menjabat Kanit IV Pidana Khusus Satreskrim Polres Ngawi ini menyampaikan materi bidang cukai yang bersinggungan dengan kapasitas kepolisian sebagai penegak hukum. Salah satunya berkenaan PPRI Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai.Sedangkan materi terakhir tentang tindak pidana ekonomi dalam hal ini cukai dipaparkan oleh narasumber dari Kejaksaan Negeri Ngawi.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan mendasar payung hukum yang tertuang dalam Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004.Cakupan tugas dan wewenang kejaksaan dalam Undang-undang tersebut ada di tiga bidang. Yakni Bidang Pidana, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Hukum.Kegiatan yang digelar di Ruang Bima mulai pukul 12.30 – 15.00 WIB tersebut merupakan sosialisasi gelombang pertama. dan akan dilanjutkan gelombang ke dua Rabu (13/10/2021), sosialisasi serupa dilaksanakan di lokasi yang sama dan diikuti perwakilan perangkat desa dari 10 kecamatan di Kabupaten Ngawi.

Share and Enjoy !

Shares